.jpg)
PEKANBARU (WAHANARIAU) -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengkritik manajemen anggaran belanja rutin Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang dinilai buruk, serta tidak transparan pada masyarakat.
Kritik ini dilayangkan usai Pemko Pekanbaru mendapat ultimatum dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), karena memiliki tunggakan tagihan jasa listrik mencapai Rp19,85 miliar selama 3 bulan, Oktober, November dan Desember 2016.
"Jika dikaitkan, ini merupakan akibat dari kesalahan tata kelola anggaran belanja Pemko Pekanbaru. Masa persoalan listrik yang sudah bertahun-tahun dianggarkan pun masih bisa menunggak," kata Koordinator Fitra Riau, Usman seperti dilansir Faktariau.com
Dalam ultimatumnya, PLN mengancam kepada Pemko Pekanbaru akan memadamkan seluruh Penerangan Jalan Umum (PJU) jika tunggakan miliaran rupiah tersebut tak dibayarkan dengan tenggat waktu yang diberikan hingga Jumat sore kemarin.
Namun beberapa menit sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh PLN selesai, Pemko Pekanbaru ternyata membayarkan tunggakan tagihan tersebut dengan cara bertahap atau dicicil. Jumlah yang ditransfer pada rekening PLN adalah senilai Rp4 miliar.
"PJU ini kan penerimaannya didapatkan dari pungutan pajak ketika masyarakat membeli token listrik di supermarket. Yang hasilnya itu kemudian dijadikan sebagai sumber pembayaran PJU," ujar Usman.
Ia melanjutkan, hal ini juga terjadi akibat buruknya model pengelolaan anggaran Pemko Pekanbaru yang tidak transparan. Pemko Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat transparansi publik yang cukup rendah jika dibandingkan dengan Indragiri Hulu.
"Jika model pengelolaan bagus, pemerintah bakal lebih transparan karena anggaran daerah itu lebih diawasi dengan baik oleh publik. Sehingga tak bakal terjadi seperti ini," tandasnya.
