WAHANARIAU -- Pelantikan dan pengisian jabatan eselon di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dumai yang baru merupakan tidak lanjut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah (Perda) Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang Penyusunan Pembentukan Perangkat Daerah.
Pengukuhan dan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV kabinet Zul As – Eko Suharjo di jajaran Pemerintah Kota Dumai memang telah selesai. Hasilnya, mayoritas pejabat hanya dirotasi, sedangkan untuk promosi jabatan masih terbilang minim.
Setiap pejabat yang dirotasi pasti mempunyai perasaan yang berbeda-beda, sebab tidak semua jabatan terisi sesuai dengan harapan Aparatur Sipil Negara. Kita yakin kalau pejabat yang baru saja dilantik sudah sesuai dengan keinginan Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya, tentu saja kita berharap agar pejabat yang baru saja dilantik mampu membuktikan kinerjanya sebagi pembantu kepala daerah.
Walikota dan Wakil Walikota memiliki visi serta program pembangunan di kota Dumai sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kedua pemimpin daerah ini harus bisa memastikan kinerja para pejabat yang baru saja dilantik akan memenuhi harapan masyarakat menuju Dumai lebih baik.
Pelantikan pejabat eselon ini selain merupakan amanat Undang-Undang juga bertujuan agar terjadi penyegaran atau suasana baru dalam lingkungan kerja, sehingga harapan yang diinginkan oleh pemerintah bisa terwujud.
Namun, kanyataan dilapangan sangat berbeda, kerap kali mutasi atau pelantikan dilakukan berdasarkan azas suka tidak suka atau bahkan sekedar memberi “jatah” kepada pejabat yang telah berjasa kepada pemimpin membantunya memenangi pada saat Pilkada lalu.
Tak heran jika kita sering melihat pejabat yang mempunyai kinerja baik justru harus terdepak bahkan ditempatkan pada posisi yang kurang strategis. Hal ini terjadi hampir di seantereo negeri ini.
Namun itulah Politik, yang namanya balas budi tak akan pernah terhindari walau akan berdampak tidak baik dalam sistem pemerintahan, tinggal menunggu waktu saja jika jabatan ditangani oleh orang yang bukan ahli pada bidangnya.
Perombakan dan penyusunan serta pelantikan pejabat eselon harus mengedepan sifat profesional dan terbuka, kapan perlu melibatkan kompenen masyarakat dan pendapat para ahli pemerintahan untuk memberikan masukan, bukan hanya sekedar melibatkan sekelompok orang, yakni tim sukses atau kerabat pejabat penguasa.
Entah apalah jadinya negeri ini jika pola pikir tersebut masih tetap saja dipertahankan. Sebab, sentimen pribadi tak akan pernah lekang dari ingatan.
Semoga pelantikan pejabat eselon Dumai tahun 2017 tidak semata mata memenuhi ”syahwat” kekuasaan, namun semata mata menuju kebaikan untuk masyarakat luas.***
