• Follow Us On : 

DPMPTSP Dumai Tidak Lagi Melayani Perizinan SIUP dan HO


Redaksi | Kamis,17 Januari 2019 - 19:55:44 WIB
Dibaca: 2798 kali 
DPMPTSP Dumai Tidak Lagi Melayani Perizinan SIUP dan HO Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, Hendri Sandra SE

DUMAI - Upaya mempermudah pemberlakuan regulasi para pelaku usaha lokal, pemerintah kembali mempertegas bahwa kewajiban perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dihapus dan tidak lagi melayani perizinan gangguan lingkungan atau (HO) karena kewenangan resmi dicabut sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Dumai mengeluarkan Surat Edaran Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengantur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dalam surat edaran ini, sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2014 tengang perdagangan khususnya Pasal 24 mengamanatkan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan pedagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, salah satu jenis perizinan dimaksud adalah Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP).

Peraturan Menteri Pedagangan yang mengatur tentang SIUP :
1. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Pedagangan;

2. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Pedagangan;

3. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Pedagangan;

4. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Pedagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi Perusahaan Perdagangan;

5. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 14/M-DAG/PER/2/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Pedagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi Perusahaan Perdagangan;

6. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Pedagangan;

Bentuk dan Kegiatan Usaha
1. Bentuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan meliputi; Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma (Fa) dan perorangan.

2. Kelembagaan adalah status perubahan dalam mata rantai kegiatan pendistribusian dan pemasaran barang atau jasa serta fungsi lainnya yaitu Eksportir, Importir, Sub Distributor, Agen, Sub Agen, Perkulakan/Grosir, Pemasok (Supplier), Pengecer, Kelembagaan wajib dalam blanko SIUP.

3. Kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

4. Jumlah kegiatan usaha yang dicantumkan/dimuat dalam SIUP paling banyak 3 (tiga) kode KLBI, 4 (empat) digit.

5. Kode KBLI yang termasuk ruang lingkup SIUP adalah semua Kode KBLI yang tercantum dalam Ketegori G dan Ketegori lainnya yang termasuk jasa distribusi dan jasa bisnis bidang perdagangan.

6. Jenis barang dagangan yang dicantumkan/dimuat dalam kolom jenis barang dan jasa dengan utama pada SIUP cukup diwakili 1 atau 2 jenis barang dan jasa yang dipilih dari masing-masing kode  KBLI 4 digit, jenis barang dan jasa lainnya masing-masing kode KBLI yang tidak tercantum dalam SIUP mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dengan barang dan jasa yang tercantum dalam SIUP.

7. Jenis barang dan jasa dagangan utama dipilih dari jenis barang dan jasa yang diperdagangkan bedasarkan kriterian tertentu misalnya mempunyai omset penjualan tertinggi dan kriteria lainnya.

8. Kegiatan usaha perdagangan dan jenis barang daganganan dalam rangka penanaman modal asing (PMA) mengaku pada peraturan PER-UU-AN dibidang PMA dan daftar bidagang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal.

9. Penerbitan SIUP untuk kegiatan usaha perdagangan dalam rangka PMA berpedoman pada petunjuk teknis penanaman modal yang diterbitkan oleh badan koordinasi penanaman modal (BKPM).

Larangan
SIUP dilarang dipergunakan dalam hal sebagai berikut:

A. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kelembagaan atau tidak sesuai dengan kode KBLI yang tercantum dalam SIUP.

B. Menghimpun dana dari masyarakat dan atau mengelola investasi dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (Money game).

C. Melakukan kegiatan usaha yang harus memiliki izin teknis yang diatur secara khusus dengan peraturan perundang-undagan tersendiri, seperti penjualan langsung (Multi Level Marekting) perdagangan minuman beralkohol, perdagangan perantara property, perdagangan berjangka komoditi, jasa survei.

Penghapusan Perizinan Gangguan Lingkungan (HO)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai kini tidak lagi melayani perizinan gangguan lingkungan atau (HO) karena kewenangan resmi dicabut dan telah ditandatangani Wali Kota Zulkifli As sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Kepala DPMPTSP Dumai Hendri Sandra mengatakan, pencabutan kewenangan izin HO sudah diterapkan, dan seluruh calon pengusaha tidak lagi harus mengurus izin gangguan.

Pencabutan pelayanan izin gangguan atau HO ini mengacu pada Surat Edaran Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017.

"Surat edaran permendagri menyebut bahwa pemerintah daerah diminta segera melakukan pencabutan peraturan daerah terkait dengan izin gangguan," kata Hendri Sandra, kepada media ini, Rabu (16/1/2019).

Dengan pencabutan izin ini, lanjutnya, maka pelayanan izin gangguan dan retribusi izin gangguan untuk sementara waktu berpedoman kepada surat earan Permendagri No 19 tahun 2017.

"Pencabutan kewenangan izin gangguan daerah merupakan upaya pemerintah memberikan kemudahan berusaha yang selama ini sering menjadi hambatan dalam proses perizinan dan merupakan amanah presiden," sebutnya.

Dia mengimbau seluruh masyarakat luas maupun pengusaha sudah memiliki izin gangguan atau HO tidak perlu lagi melakukan perpanjangan perizinan karena secara otomatis izin gangguan tidak berfungsi lagi.

[Advertorial]


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Selasa,02 April 2019 - 14:39:44 WIB

DPMPTSP Dumai Imbau Pelaku Usaha Laporkan LKPM Setiap Triwulan

DUMAI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai imbau para inves

Rabu,28 Maret 2018 - 22:06:30 WIB

Satpol PP Dumai Bakal Koordinasi dengan DPMPTSP Terkait Reklame Tak Berizin

DUMAI - Kepala Satpol PP Dumai, Bambang Wardoyo menyebut bisa saja membongkar bando reklame jalan di

Jumat,25 Mei 2018 - 14:00:02 WIB

Legislator Riau Minta DPMPTSP Riau Segerakan Proses Perizinan

PEKANBARU - Legislator Riau yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby minta pada Di

Rabu,19 April 2017 - 18:16:49 WIB

Alfedri : Semua Pelayanan Perizinan Akan Dilimpahkan ke DPMPTSP

SIAK - Upaya Pemerintah Kabupaten Siak dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terus ditingka

Jumat,08 Februari 2019 - 01:54:03 WIB

DPMPTSP Dumai Jalankan SOP Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan

DUMAI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai jalankan standar

Rabu,20 Maret 2019 - 01:19:15 WIB

DPMPTSP Dumai Teken MoU Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

DUMAI - Dalam rangka mendukung implementasi perizinan berbasis Online Singel Submission atau yang di

BERITA LAINNYA
Kamis,13 Juni 2019 - 03:40:54 WIB

A first for Taiwan, BIO Asia-Taiwan 2019 to be Held in Taipei, 24 July, with BIO’s President Jim Greenwood to Attend

As a sign of its international importance, the BIO Asia-Taiwan 2019 exhibition will feature 18 natio

Kamis,13 Juni 2019 - 03:37:39 WIB

WWPKG Announces its Cornerstone Investment in Feiyang International Holdings Group Limited

HONG KONG, CHINA - 12 June 2019 - WWPKG Holdings Company Limited ("WWPKG&qu

Rabu,12 Juni 2019 - 03:32:18 WIB

IKEA Crafts Cosy Bedroom for Better Sleep in Summer

100-day trial for quality mattress; Beat the heat with cooling humidity-proof materials; Natural tac

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI