• Follow Us On : 

Pungutan Biaya Pelantikan Kades Terpilih di Kuansing Dinilai Ilegal


Redaksi | Senin,16 Desember 2019 - 20:43:52 WIB
Dibaca: 1118 kali 
Pungutan Biaya Pelantikan Kades Terpilih di Kuansing Dinilai Ilegal

TELUK KUANTAN - Adanya dugaan pembiayaan bersama pelantikan Kepala Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi mendapat tanggapan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Permata Kuansing.

Ketua LSM Permata Kuansinf, Junaidi Affandi SR mengatakan pelantikan Kades terpilih di Kabupaten Kuansing yang dilantik oleh Bupati Kuansing, Mursini seharusnya biaya tidak dibeban kepada setiap Kades terpilih. Sebab menurutnya, pelantikan ini merupakan tanggung jawab dari emerintah daerah. 

"Kalau memang tidak ada anggaran pelantikan Kades terpilih ini, ya tidak usah dilaksanakan. Kan pelantikan ini hanya seremonial saja, tidak wajib. Yang wajib itu kan Pilkades nya." Ujarnya kepada awak media, Sabtu (14/12/2019).

Dikatakanya, di media Berazam.com Plt Kepala Dinas Sosial PMD Kuansing, Napisman bahwasannya Pemda tidak melakukan kutipan dan meminta Camat untuk memfasilitasi pelantikan Kepala Desa dilakukan di Kecamatan.

"Ya, saya baca dimedia itu Plt Kadis nya dengan tegas mengatakan Pemda tidak melakukan kutipan. Jadi apapun alasannya, ini tidak tepat, sebab ini sudah tanggung jawab Pemda," ucapnya.

Disebutkanya, pelaksanaan pilkades serentak dan pelantikannya sudah di atur pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota." bunyi Pasal 34 ayat 6.

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.

Pasal ini pun diperkuat oleh bunyi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 tahun 2014  Tentang Kepala Desa. "Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara." bunyi pasal 48 ayat 1 dan 2.

"Ini sudah jelas, ketika perintah Undang-undang mengisyaratkan biaya pelantikan menjadi beban dan tanggung jawab Daerah dalam hal ini APBD, maka kesepakatan tersebut adalah ilegal. Mengapa saya katakan ilegal? Karena pertama bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa tadi. Bahwa biaya pilakdes termasuk dalam biaya pelantikan." pungkasnya.

[Penulis : Zulhendri]


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Selasa,04 November 2014 - 17:24:14 WIB
Dikunjungi Komisi C DPRD Riau

Harris Sampaikan Persoalan Pungutan, Harris Dicerca Pertanyaan Putri Sendiri

Pelalawan - Bupati Pelalawan, HM Harris menyampaikan beberapa kendala yang dialami pemer

Minggu,23 Juli 2017 - 15:07:27 WIB

Tanpa Pungutan Biaya, BPBD Dan BASARNAS Inhil Nyatakan Siap Laksanakan Tugas

  Tembilahan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan SAR Nasional (BASARNAS

BERITA LAINNYA
Kamis,28 Mei 2020 - 14:47:30 WIB

Usia Remaja Rawan Terpapar Penyalahgunaan Narkoba

BANDUNG - Setiap orang tua pasti menghendaki anaknya lahir, tumbuh dan berkembang di lingkungan yang

Sabtu,23 Mei 2020 - 20:29:11 WIB

Ditengah Wabah Covid-19, Keluarga Besar IKMR Dumai Ajak Warga Sambut Idul Fitri dengan Bahagia

DUMAI - Ketua Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) Kota Dumai Amrizal SH mengajak warganya untuk menya

Rabu,20 Mei 2020 - 18:03:19 WIB

Kompolnas Jelaskan Aturan Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat

BANDUNG - Menanggapi beberapa kasus terkait dengan penggunaan senjata api oleh aparat, di media sosi

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI