DUMAI - Pemerintah Kota Dumai bersama staf Dirjen Dewan Ketahanan Nasional (Watannas) melaksanakan dialog bersama untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapai pemerintah Kota Dumai khususya dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), penyeludupan, narkoba dan TKI ilegal.
Pada pertemuan yang dihadiri oleh staf Dirjen Watannas dengan ketua rombongan Irjen pol Bambang Hermano SH MH, Walikota Dumai H. Zulkifli As dan unsur Forkopimda ini berlangsung, Kamis (9/3/2017) di media center Dumai.
Dimana nantinya pihak Watannas akan menyampaikan semua permasalahan yang dihadapi Kota Dumai langsung kepada Presiden Joko Widodo tentang permasalahan Dumai dalam menghadapi permasalagan karhutla, penyeludupan khususnya narkoba dan TKI ilegal untuk nantinya akan dibahas bersama kementriab terkait.
Walikota Dumai mengatakan kalau saat ini salah satu kendaka besar yang dihadapi oleh kota Dumai adalah masalah RTRW yang belum disahkan dimana 70 persen kawasan Dumai masih masuk dalam kawasan hutan sehingga banyak masyarakat menduduk kawasan hutan dan Pemko Dumai belum bisa melakukan pencegahan karena belum ada solusi yang bisa diberikan.
"Dalam melakukan upaya pencegahan dan pemadaman karhutla Dumai juga sangat mengalami kesulitan karena keterbatasan angggaran dan peralatan yang ada," ujar Wako.
Dimana saat ini Dumai baru memiliki 5 peralatan pemadaman kebakaran dan itu digunakan secara bergiliran. Bisah dibayangkan bagaimana petugas pemadaman kebakaran yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri dan instansi terkait dalam melakukan pemadaaman terhadap kebakaran hutan, tambahnya.
Sebagai gambaran di Dumai terdapat 22 kelurahan yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan dari 33 kelurahan yang ada yang tersebar di 6 dari 7 kecamatan yang ada di Kota Dumai.
Sementara itu terkait pernasalahan TKI ilegal sampai saat ini Dumai masih kondusif dan meski sesuai penunjukkan Dumai sebagai embarkasi untuk pemulangan TKI ilegal khususnya dari Malaysia namun hingga saat ini masih belum berlangsung.
"Kita siap menjadi daerah transit untuk kepulangan para TKI ilegal namun kita minta kalau itu memang terjadi pemulangan TKI dilakukan melalui pelabuhan Malaka, Malaysia langsung ke Dumai guna menghindari kaburnya para TKI dan jarak yang dekat jika proses pemulangan dari Malaysia melalui Johor Baru menuju Tanjung Pinang untuk berangkat ke Dumai yang harus melalui sedikitnya 5 pelabuhan yang rawan akan kaburnya sejumkah TKI," tambah Zul AS
Sementara untuk penyelundupan, seperti kita ketahui Dumai memiliki panjang pantai mencapai 136 KM yang membentang dari Timur sampai ke Barat dan hal itu tidak menutupi kemungkinan terjadinya penyelundupan.
"Faktor harga barang seperti gula, bawang dan lainnya yang di Malaysia lebih murah dibanding di Dumai menjadi salah satu faktor terjadinya penyelundupan dan itu manusiawi selain ditutupnya kran impor melalui pelabuhan Dumai yang membuat penyelundupan diduga berlangsung," kata walikota Dumai.
Sementara itu Irjen pol Bambang Hermano SH MH direktur bidang ekonomi Watannas mengatakan kedatangan mereka di Dumai ini untuk mengumpulkan semua permasalahan yang dihadapi Dumai terutama dalam menyelesaikan masalah Karhutla, Penyeludupan dan TKI ilegal.
"Kita ke Dumai untuk safari masalah, mengumpulkan masalah dan menyampaikan langsung kepada presiden untuk dibawa ke kementrian terkait guna mencari solusi permasalahan yang dihadapi Dumai khususnya masalah Karhutla, penyelundupan dan TKI Ilegal," katanya.
Diterangkan mantan Wakapolda Riau ini, Watannas bertugas dengan langsung dibawah presiden untuk menggali masalah masalah secara langsung di daerah yang dimana dalam Watannas itu tergabung 13 kementrian dan lembaga dan ada perwakilan dari lembaga dan kementrian yang ada.
Dimana kedatangan rombongan Watanas Datang ke Riau karena Riau wikalah yang sangat strategis dengan potenai yang ada. Sementara dipilihnya Dumai sebagai daerah yang dikunjungi karena Dumai lebih populer dari pekanbaru dengan segala potensi geografis yang ada.
"Dumai dilihat dari sisi geografis sangat dekat Malaysia sehingga ingin melihat dan mendapatkan informasi secara langsung dan mengetahui hambatan yang ada khusu masalah penyelundupan narkoba yang makin marah serta keberadaan TKI ilegal selain permasalahan kebakaran hutan," kata Bambang.
Kita kesini nencari informasi tentang karhutla dan mencari solusi mengatasi masalah yang ada dan mencari trik khusus dalam mengatasi karhutla yang ada, tambahnya.
Di dumai dalam beberapa tahun sudah banyak masuk barang seludupan terutama narkoba yang masuk melalui sejumlah pelabuhan ilegal.
Ketahanan masyarakat disekitar pantai sangat diperlukan untuk mencegah aksi penhyeludupan dari para pelaku penyeludupan narkoba.
"Ada 11 pos di provinsi Riau dan hanya 5 pos yang aktif dalam melakukan pengawasan laut Riau hingga memudahkan pelaku kejahatan keluar masuk ke Riau dalam melakukan upaya penyelundupan," kata Bambang.
Dikatakannya, Dumai sangat riskan akan mengeluarkan TKI ilegal menuju negara lain terutama Malaysia karena kedekatan jarak antar 2 negara dan ini merupakan permasalahan tersendiri yang harus dicarikan solusinya.
Menyusun konsepsi bela negara sangat penting dalam menciptakan rasa cinta tanah air dari 4 konsesus bela negara yang kita sepakati yang tidak hanya kegiatan perang saja namun sejak kecil mulai menyanyikan lagu2 kebangsaan, tambahnya.
Diharapkan dengan kegiatan pertemuan ini nantinya dapat memberikan solusi khusunya Kota Dumai dalam mengatasi semua permasalahan yang dihadapi terutama Karhutla, Penyeludupan dan TKI ilegal. (Infotorial/Hms)
