JAKARTA - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kota Dumai Suryanto S.P, didampingi Sekretaris DispersipKota Dumai H Marwan, Kepala Bidang (Kabid) Perpustakaan Maria Zolfa dan Pustakawan, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan di Gedung Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).
Kegiatan Rakornas Bidang Perpustakaan, diprakarsai Perpusnas yang dihadiri pejabat resmi dan dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Pembukaan Rakornas ditandai pemencetan tombol sirene sekaligus meresmikan secara simbolis Perpustakaan Digital Wakil Presiden di Gedung Layanan Perpusnas.
Dalam Rakornas untuk mendorong literasi dan minat baca nasional ini juga turut hadir Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan perwakilan pejabat dari seluruh daerah di Indonesia.
Buku dan Rekonsiliasi Konflik
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengungkapkan kegemarannya membaca buku menjadi modal besar sepanjang pengalamannya mendamaikan konflik di beberapa daerah. Dengan membaca sejarah, sastra dan pengetahuan umum tentang daerah berkonflik itu, pria yang akrab disapa JK itu bisa memahami asal mula kondisi dan penyebab konflik di daerah tersebut dan mengupayakan rekonsiliasi.
"Saya selalu katakan, berikan waktu saya dua minggu untuk menyelesaikan semua, jangan ganggu saya dua minggu karena saya ingin memanfaatkan untuk membaca detail apa yang terjadi sebenarnya," kata Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional bidang Perpustakaan di Gedung Perpusnas Jakarta, Senin (26/03/2018).
Dengan cara itu, dia bisa menemukan solusi tepat untuk permasalahan atau konflik yang dialami di daerah, seperti di Aceh, Ambon dan Poso. "Semua orang keliru akan perdamaian itu, dan kalau keliru pasti penyelesaiannya juga keliru. (Konflik) Di Ambon, Poso, Aceh dikira soal agama, padahal bukan soal agama, tapi soal keadilan. Poso dan Ambon itu soal keadilan politik; di Aceh soal keadilan ekonomi intinya. Jadi, bukan soal agama," jelasnya.
Di Indonesia ada sekitar 11 konflik yang dapat dikategorikan sebagai konflik besar karena menyebabkan jatuhnya lebih dari 1.000 korban jiwa, selebihnya adalah konflik-konflik kecil yang melibatkan suku, agama dan ras. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua hal yaitu penegakan hukum yang tegas dan langkah lainnya yaitu melalui dialog.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan berbagai konferensi tidak bisa menyelesaikan konflik, kecuali adanya aksi nyata untuk meredam dan mencegahnya. Dalam setiap konferensi seringkali orang lupa, bahwa lebih penting untuk tidak membuat konflik dibandingkan dengan meredam konflik.
Kalla meyakini peningkatan minat baca di masyarakat dapat meminimalisir konflik yang terjadi serta memperbesar peluang penemuan solusi bagi konflik yang masih terjadi di daerah. "Artinya, apabila kita memberikan gambaran tentang perpustakaan, kita bicara tentang pengetahuan, pikiran yang luas, bicara perbandingan dan sumber-sumber kekayaan; maka semua itu akan memberikan kita solusi," tutur Wapres.
Tingkatkan Literasi dan Minat Baca Nasional
Kepala Perpunas Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan data penelitian Perpustakaan Nasional tahun 2017, tingkat kegemaran masyarakat Indonesia akan membaca masih rendah di angka 36,48 persen. Terkait akan hal itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando berharap Rakornas bidang perpustakaan dapat ditemukan jawaban atas persoalan rendahnya kegemaran membaca di masyarakat.
"Bentuk upaya dilakukan pemerintah mendorong literasi dan minat baca nasional. Dimana, dalam pemerataan akses perpustakaan bagi masyarakat jadi salah satu target yang ingin dicapai Perpusnas, melalui pengembangan pustakawan bergerak," kata Kepala Perpunas Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya.
Menurut Syarif, rakornas perpustakaan bertujuan untuk mengidentifikasikan permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Selain itu untuk menyelaraskan sasaran program dan pembudayaan kegemaran membaca. ”Pengembangan perpustakaan dan literasi ini terkait erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Kepala Dispersip Kota Dumai, Suryanto, S.P, mengatakan, Rakornas ini dilaksanakan untuk mendorong literasi dan minat baca nasional. Adapun inti dan tujuan Rakornas ini untuk pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Ia menambahkan, ini juga dilakukan untuk terus meningkatkan minat baca masyarakat, karena dengan membaca, juga akan membantu mewujudkan menuju Dumai lebih hebat.
“Targetnya untuk pengembangan pustakawan, makanya perlu ada pemerataan akses perpustakaan bagi masyarakat. Ini dilakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Perpustakaan keliling rutin dilakukan, Perpusatakaan di Kantor Dinas juga buka setiap jam kerja, dan ditambah dengan Tugu Lancang Kuning yang berada di Taman Bukit Gelanggang buka tiap hari hingga malam, ini semua dilakukan untuk meningkatkan minat baca. Mulai dari anak sekolah sampai ke masyarakat pada umumnya,” imbuh Suryanto.
Suryanto menyatakan, bahwa dari laporan Kepala Perpusnas, diketahui, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia saat ini menempati peringkat 113 dari 188 negara. Dimana IPM dibentuk oleh tiga indikator dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan yang memadai, dan standar hidup layak. Dalam indikator pengetahuan yang memadai terdapat penilaian terhadap kinerja membaca (reading performance).
Sesuai data Central Connecticut State University, mengenai The World's Most Literate Nation pada 2016 mengatakan peringkat literasi Indonesia di posisi 60 dari 61 negara. Sedangkan riset Perpusnas pada 2017 menunjukkan frekuensi membaca orang Indonesia rata-rata 3-4 kali per minggu. Lalu, lama waktu membaca per hari rata-rata hanya 30-59 menit. Jumlah buku dibaca per tahunnya rata-rata sekitar 5-9 buku, sehingga diperoleh rata-rata tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia 36,48 atau masih rendah.
Sehingga, Suryanto menyatakan, bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas pembangunan nasional, dan posisi literasi menjadi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 penguatan literasi menjadi salah satu prioritas yang mendukung prioritas nasional pembangunan manusia melalui kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
Rakornas juga digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, 26-28 Maret 2018. Rapat itu menghadirkan sejumlah narasumber, seperti dari Komisi X DPR, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, dan Kepala Dinas Perpustakaan Tapanuli Selatan.
"Rakornas tahun ini juga digelar sesi paralel yang membahas isu-isu strategis mengenai pengembangan perpustakaan sekolah, perpustakaan pendidikan tinggi, perpustakaan umum, dan perpustakaan daerah. Sehingga, kita menyambut baik langkah dilakukan pemerintah pusat dalam menaikkan minat baca di masyarakat, karena membaca itu sangat penting bagi masyarakat,” tutup Suryanto.
(Adv/Adv)
